PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL DAN TERPIMPIN

PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI

LIBERAL DAN TERPIMPIN

Oleh: Farizal Hakiki

[Baca lebih lanjut/Read more, download full text in .pdf]

[Baca tulisan utuh/Read full publication]

Sari/Abstract

[Bahasa Indonesia] Tulisan ini menjelaskan tentang peran pemerintah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin. Topik yang dibahas meliputi latar belakang sejarah mengapa Sistem Demokrasi Liberal bisa diterapkan di Indonesia lalu tergantikan dengan Sistem Demokrasi Terpimpin; serta tulisan ini bercerita seputar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai tanda dimulainya Sistem Demokrasi Terpimpin. Ada beberapa penyimpangan konstitusi selama era Demokrasi Terpimpin yang dibahas secara singkat dalam tulisan ini.

[English] This paper is to distinguish the Indonesian Government’s role during the Era of Liberal and Guided Democracy. The topics discussed here covers historical background why Liberal Democracy System existed and why it was changed by Guided Democracy and talks about Presidential Decree of July 5, 1959 as the initiation of Guided Democracy System. There were plenty constitution’s deviations happened during the Guided Democracy those briefly addressed in this writing.

[Baca lebih lanjut/Read more, download full text in .pdf]

A. MASA DEMOKRASI LIBERAL

1. Kurun Waktu 6 September 1950 – 10 Juli 1959

Pada periode ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal dan diberlakukan UUDS 1950. Pada periode itu berlaku Konstitusi RIS. Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut ialah Demokrasi Parlementer (Sistem Demokrasi Liberal). Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai lambang. Karena pada umumnya rakyat menolak RIS, sehingga [Baca lebih lanjut/Read more, download full text in .pdf].

2. Pandangan Umum :

Karena Kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak [Baca lebih lanjut/Read more], masing-masing partai lebih memperhatikan [Baca lebih lanjut/Read more].

Faktor Yang Menyebabkan Seringnya Terjadi Pergantian Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal: Pada tahun 1950, setelah unitary dari [Baca lebih lanjut/Read more].

Selama kurun waktu 1950-1959 sering kali terjadi pergantian kabinet yang menyebabkan instabilitas politik. Parlemen mudah [Baca lebih lanjut/Read more].

Kabinet Koalisi yang diharapkan dapat memperkuat posisi kabinet dan dapat didukung penuh oleh [Baca lebih lanjut/Read more].

Semenjak kabinet Natsir, para formatur berusaha untuk [Baca lebih lanjut/Read more].

Penyebab kabinet mengalami jatuh bangun pada masa demokrasi liberal adalah [Baca lebih lanjut/Read more].

Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa [Baca lebih lanjut/Read more].

3. Seputar Dekrit Presiden

Pelaksanaan demokrasi terpimpin dimulai dengan [Baca lebih lanjut/Read more]

Latar Belakang dikeluarkan dekrit Presiden:

[Baca lebih lanjut/Read more].

Demi menyelamatkan negara maka presiden melakukan [Baca lebih lanjut/Read more]

Tujuan dikeluarkan dekrit adalah [Baca lebih lanjut/Read more].

Isi Dekrit Presiden adalah sebagai berikut.

[Baca lebih lanjut/Read more].

Reaksi dengan adanya Dekrit Presiden:

[Baca lebih lanjut/Read more].

Dampak positif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut: [Baca lebih lanjut/Read more].

Dampak negatif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut: [Baca lebih lanjut/Read more].

B. MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

1. Kurun Waktu 1959 – 1965

Pada periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. UUD yang digunakan adalah [Baca lebih lanjut/Read more]. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada  [Baca lebih lanjut/Read more].

2. Pandangan Umum:

Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari [Baca lebih lanjut/Read more].

Disebut Demokrasi terpimpin karena [Baca lebih lanjut/Read more].

Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.

Tugas Demokrasi terpimpin:

Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak setabil sebagai [Baca lebih lanjut/Read more].

Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena: [Baca lebih lanjut/Read more]

Dampaknya: Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi [Baca lebih lanjut/Read more].

Pelaksanaan masa Demokrasi Terpimpin:

• Kebebasan partai dibatasi
• Presiden cenderung berkuasa [Baca lebih lanjut/Read more].

Penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan Demokrasi terpimpin dari UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Presiden

Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi, [Baca lebih lanjut/Read more].

2.     Pembentukan MPRS

Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena [Baca lebih lanjut/Read more].

Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan syarat:

Setuju kembali kepada UUD 1945, Setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan Setuju pada manifesto [Baca lebih lanjut/Read more].

Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah, dan 200 orang wakil golongan.

Tugas MPRS terbatas pada menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

3.     Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan karena [Baca lebih lanjut/Read more]. Dimana semua anggotanya ditunjuk oleh presiden. Peraturan DPRGR juga ditentukan oleh presiden. Sehingga DPRGR harus mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Tindakan presiden tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebab [Baca lebih lanjut/Read more].

Tugas DPR GR adalah sebagai berikut.

[Baca lebih lanjut/Read more].

4.     Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.3 tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah [Baca lebih lanjut/Read more].

Pelaksanaannya kedudukan DPAS juga berada dibawah pemerintah/presiden sebab presiden adalah [Baca lebih lanjut/Read more]. Hal ini disebabkan karena DPAS yang [Baca lebih lanjut/Read more]. Inti Manipol adalah [Baca lebih lanjut/Read more]. Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK.

5.     Pembentukan Front Nasional

Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959. Front Nasional merupakan [Baca lebih lanjut/Read more]. Tujuannya adalah [Baca lebih lanjut/Read more. Tugas front nasional adalah sebagai berikut: [Baca lebih lanjut/Read more].

6.     Pembentukan Kabinet Kerja

Tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk kabinet Kerja. Sebagai wakil presiden diangkatlah Ir. Juanda. Hingga tahun 1964 Kabinet Kerja mengalami tiga kali perombakan (reshuffle). Program kabinet ini adalah sebagai berikut: [Baca lebih lanjut/Read more].

7.     Keterlibatan PKI dalam Ajaran Nasakom

Perbedaan ideologi dari partai-partai yang berkembang masa demokrasi parlementer menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada terancamnya persatuan di Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyampaikan ajaran NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Tujuannya untuk [Baca lebih lanjut/Read more].

Bagi presiden NASAKOM merupakan cerminan paham berbagai [Baca lebih lanjut/Read more]. Dikeluarkan ajaran Nasakom sama saja dengan [Baca lebih lanjut/Read more].

Kelompok yang kritis terhadap ajaran Nasakom adalah kalangan [Baca lebih lanjut/Read more].

8.     Adanya ajaran RESOPIM

Tujuan adanya ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) adalah untuk [Baca lebih lanjut/Read more].

Inti dari ajaran RESOPIM adalah bahwa [Baca lebih lanjut/Read more].

Dampak dari sosialisasi Resopim ini maka kedudukan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara [Baca lebih lanjut/Read more].

9.           Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas 4 angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh [Baca lebih lanjut/Read more].

10.      Pentaan Kehidupan Partai Politik

Pada masa demokrasi Parlementer, partai dapat melakukan kegiatan politik secara [Baca lebih lanjut/Read more]. Tindakan pemerintah ini dikenal dengan penyederhanaan kepartaian.

Pembatasan gerak-gerik partai semakin memperkuat kedudukan pemerintah terutama [Baca lebih lanjut/Read more].

11.       Arah Politik Luar Negeri

Bahasan Umum: Pada awalnya, politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif [Baca lebih lanjut/Read more]. Perubahan arah ini disebabkan oleh:
1) Faktor dalam negeri: dominasi PKI dalam kehidupan politik
2) Faktor luar negeri: sikap negara-negara Barat yang kurang simpati dan tidak mendukung terhadap perjuangan bangsa Indonesia.
a.     Politik Konfrontasi Nefo dan Oldefo

Terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif yang menjadi [Baca lebih lanjut/Read more].

Nefo merupakan [Baca lebih lanjut/Read more].

Oldefo merupakan [Baca lebih lanjut/Read more].

Untuk mewujudkan Nefo maka dibentuk [Baca lebih lanjut/Read more].

b.     Politik Konfrontasi Malaysia

Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo.

Dalam rangka konfrontasi tersebut Presiden mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964, yang isinya sebagai berikut: [Baca lebih lanjut/Read more].

Pelaksanaan Dwikora dengan mengirimkan sukarelawan ke [Baca lebih lanjut/Read more].

c.     Politik Mercusuar

Politik Mercusuar dijalankan oleh presiden sebab [Baca lebih lanjut/Read more].

Untuk mewujudkannya maka diselenggarakan [Baca lebih lanjut/Read more].

d.    Politik Gerakan Non-Blok

Keterlibatan Indonesia dalam GNB menunjukkan [Baca lebih lanjut/Read more].

Selanjutnya gerakan ini memusatkan perjuangannya pada gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika dan mencegah perluasan Perang Dingin.

Keterlibatan Indonesia dalam GNB menunjukkan bahwa kehidupan politik Indonesia di dunia sudah cukup maju.

GNB merupakan gerakan yang [Baca lebih lanjut/Read more]. Bagi RI, GNB merupakan [Baca lebih lanjut/Read more].

Besarnya kekuasaan Presiden dalam Pelaksanaan demokrasi terpimpin tampak dengan: [Baca lebih lanjut/Read more].